M. GABRIEL HARYANTO, SH

Hukum Amerika Serikat

2010-10-16T07:59:00.003+07:00

Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistemhukum Inggris, yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausa Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah konstitusi federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50negara bagian AS dan wilayah-wilayahnya.

Sumber-sumber hukum
Di Amerika Serikat, ada empat sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta(hukum resmi yang tertulis di suatu negara), dan common law (yang mencakup hukum kasus). Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat, dan segala sesuatu berada di bawahnya, dan takluk kepadanya. Tak boleh ada hukum yang berkontradiksi dengan Konstitusi Amerika Serikat. Misalnya, bila Kongres menyetujui sebuah statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat menganggap hukum itu inkonstitusional dan membatalkannya.

Common law Amerika

Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negaraPersemakmuran mewarisi tradisional common law, dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Ini disebabkan karena system hukum Amerika terputus dari system hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini, dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari system hukum Persemakmuran Britania. Oleh karena itu, bila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dibuat oleh para hakim, artinya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatalkan oleh hukum-hukum yang lebih baru, maka peradilan peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal abad ke-19.

Meskipun pengadilan-pengadilan dari berbagai negara Persemakmuran seringkali saling mempegaruhi sesamanya melalui keputusan-keputusan yang diambilnya, pengadilan-pengadilan Amerika jarang sekali mengikuti keputusan-keputusan Persemakmuran pasca-revolusi kecuali apabila tidak ada keputusan yang diambil di Amerika mengenai masalah terkait, fakta-fakta dan hukum yang dimaksud hampir identik, dan alasannya dianggap sangat meyakinkan. Kasus-kasus Amerika yang paling awal, bahkan setelah Revolusi, seringkali mengutip kasus-kasus Britania yang sezaman, tetapi kutipan-kutipan seperti itu perlahan-lahan menghilang pada abad ke-19 ketika pengadilan-pengadilan Amerika mengembangkan prinsip-prinsipnya sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hukum bangsa Amerika.^[1] Kini, sebagian besar kutipan hukum Amerika dilakukan kepada kasus-kasus domestik. Kadang-kadang pengadilan, dan penyunting-penyunting buku kasus, memang membuat pengecualian untuk pandangan-pandangan terhadap masalah-masalah pertama-tama oleh para ahli hukum Britania yang cemerlang seperti William Blackstone atauLord Denning.

Beberapa penganutorisinalisme dankonstruksionisme ketat seperti Hakim Agung Antonin Scaliadari Mahkamah Agung Amerika Serikat berargumen bahwa pengadilan-pengadilan Amerikatak boleh sekalipun mencari bimbingan kepada kasus-kasus pasca-revolusi dari sistem-sistem hukum di luar Amerika Serikat, tak peduli apakah penalarannya meyakinkan atau tidak, denagn satu-satunya pengecualian terhadap kasus-kasus yang menafsirkanperjanjian-perjanjianinternasional yang ditandatangani oleh Amerika Serikat. Yang lainnya, seperti Hakim Agung Anthony Kennedy dan Stephen Breyer, tidak setuju, dan sekali-sekali mengutip hukum asing yang mereka yakini meyakinkan, berguna, atau membantu.

Aktivis pemegang saham

2010-10-16T07:50:00.002+07:00

Aktivis pemegang saham adalah seseorang yang menggunakan kepemilikan sahamnya pada sebuah perusahaan untuk menciptakan tekanan publik kepada pihak manajemen perusahaan tersebut. Sasaran para aktivis pemegang saham dapat berbeda-beda, mulai dari keuangan (peningkatan nilai pemegang saham melalui perubahan kebijakan perusahaan, struktur pembiayaan, pemotongan biaya, dan lain-lain) sampai non-keuangan (divestasi dari negara-negara tertentu, adopsi kebijakan yang ramah lingkungan, dan lain-lain). Daya tarik aktivisme pemegang saham sesungguhnya terletak pada murahnya biaya yang diperlukan. Dengan penguasaan saham yang cukup kecil (kurang dari 10% jumlah saham yang beredar), sudah dimungkinkan untuk melancarkan suatu kampanye yang berhasil. Sebagai perbandingan, pengambilalihan secara penuh (full take over) suatu perusahaan adalah upaya yang jauh lebih mahal dan sulit untuk dilakukan.

Aktivisme pemegang saham telah menjadi semakin populer seiring dengan meningkatnya kompensasi untuk pihak manajemen pada banyak perusahaan publik, serta dengan kecendrungan meningkatnya saldo kas pada laporan neraca di perusahaan-perusahaan.

Aktivisme pemegang saham timbul dalam bentuk beberapa kegiatan, antara lain perang mandat (proxy battle), kampanye publisitas, keputusan (resolusi) rapat umum pemegang saham, litigasi, dan negosiasi dengan manajemen. Dengan bertambahnya popularitas Internet, pemegang saham yang lebih kecil juga memperoleh jalan keluar untuk menyuarakan pendapat mereka. Pemegang saham kecil antara lain dapat menciptakan sebuah petisi online untuk memprotes kebijakan perusahaan.

LHS LAW FIRM - Khusus Tangani Hukum Bisnis

2009-10-20T17:15:00.003+07:00

LHS LAW FIRM adalah firma hukum bisnis di Indonesia yang menangani berbagai kasus hukum seperti kasus Ketenagakerjaan, perbankan, Export Import, pidana, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perdata, sengketa Rumah Tangga termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) dan Perceraian, semgketa perusahaan, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, adopsi anak, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, HAKI, paten, merek, hak cipta, perburuhan, tenaga kerja, legal audit, legal opinion, legal drafting, waralaba, dll.

LHS LAW FIRM mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Republik Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo / Surakarta, Jepara, Surabaya, Malang, Denpasar Bali, Mataram, Sumbawa, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Makasar, Palu, Manado, Kendari, Bitung, dan lain sebagainya.

Info selanjutnya silahkan kunjungi www.lhs-lawfirm.com

LHS & PARTNERS - Advokat & Pengacara

2008-12-27T16:20:00.007+07:00

LHS & PARTNERS adalah merupakan sebuah Kantor Hukum, Law Firm, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukums, lawyer menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana / kriminal, korupsi, tindak pidana oleh militer, perdata, hutang - piutang, penyalahgunaan narkoba, sengketa waris, perkawinan, pengesahan nikah siri, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT), adopsi anak, jual-beli tanah, sengketa Tata Usaha Negara ( Sengketa TUN ), kasus perusahaan, sengketa bisnis, penanganan piutang perusahaan, kasus lembaga keuangan & lembaga pembiayaan ( Finance ), kasus perpajakan, kewarganegaraan & imigrasi, kasus kepegawaian, malpraktik kedokteran, kasus Ketenagakerjaan / perburuhan, perselisihan hubungan inustrial ( PHI ), kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI), paten, merek, hak cipta, pembuatan legal opinion, pembuatan dan analisa perjanjian / kontrak, waralaba / frachise, dan lain-lain.

LHS & PARTNERS mempunyai wilayah kerja seluruh Republik Indonesia. Untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, meliputi Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sleman, Wonosari / Gunungkidul, Wates / Kulonprogo, Klaten, Delanggu, Solo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Muntilan, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kutoarjo, Purwokerto, Semarang, Salatiga, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Cepu, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Sukoharjo, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Ambarawa, Ungaran, dan lain-lain.

LHS & PARTNERS melayani penanganan perkara untuk kota-kota lain di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo / Surakarta, Jepara, Surabaya, Malang, Denpasar Bali, Mataram, Sumbawa, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Makasar, Palu, Manado, Kendari, Bitung, dan lain sebagainya.

Info selengkapnya, silahkan kunjungi www.kantorhukum-lhs.com

Advokat Muda tinggal di Yogyakarta

2008-09-05T11:08:00.005+07:00

Advokat M. Gabriel Haryanto, SH adalah advokat muda yang berpraktik sebagai sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum. Berpraktik sebagai Konsultan Hukum sejak tahun 2000. Saat ini memimpin Kantor Hukum LHS & Partners sebagai managing partners.

Jika ingin berkenalan atau sharing pendapat ataupun memerlukan jasa hukum silahkan hubungi di no. handphone berikut :+6281392263999 atau +62818278386